Subscribe:
Feed RSS
bangkit dan bergerak
Browsing All Posts filed under »HALLO INDONESIA«
KASUS NAZARUDDIN SANGAT “SESUATU”
Sidang perdana kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin diharapkan bisa memberi jawaban atas teka teki silang yang kerap dipublikasikan media massa nasional. Pasalnya kasus tersebut melibatkan petinggi partai yang berkuasa. Seperti yang kerap diocehkan oleh Nazaruddin, bahwa banyak elit Partai Demokrat terlibat dalam kasus tersebut, termasuk Ketua Umumnya Anas […]
NASIB SARTONO, PENCIPTA LAGU HYMNE GURU YANG HIDUP TANPA TANDA JASA
November 29, 2011
Siapa yang tak kenal lagu ini lirik hymne guru berjudul “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”? Masih terngiang betapa di era 1980-an, lagu ini sangat sering dinyanyikan di sekolah-sekolah. Sebab setiap upacara bendera pada hari Senin, lagu ini selalu dinyanyikan. Istilah “pahlawan tanpa tanda jasa” bahkan kemudian menjadi ikon yang disematkan kepada para guru. Siapa sangka bila […]
IRONI ITU BERNAMA KEMISKINAN
November 29, 2011
Oleh: SAFRUDIN DWI APRIYANTO Salah satu realitas sosial yang terjadi di negeri kita hari ini adalah soal kemiskinan. Berapa jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini? Jawabnya sangat tergantung dari standar yang digunakan. Jika kita mengacu pada standar Badan Pusat Statistik (BPS), data bulan Maret 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin ‘hanya’ sebesar 30,02 juta orang […]
RP 300 TRILYUN DANA BANSOS DISELEWENGKAN
November 29, 2011
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil melansir temuan bahwa ada Rp300 triliun dana bantuan sosial yang mengalir antara 2007-2010. Sebagian dana itu, kata Rizal, dimanfaatkan untuk keperluan pemilihan kepala daerah. “Itu menjadi potensi penyelewengan,” kata Rizal dalam seminar nasional akuntabilitas dana politik di Indonesia di Hotel Shangri-la, Jakarta, Senin 28 November 2011. Rizal menceritakan, […]
PERMALUKAN KORUPTOR DI HADAPAN PUBLIK
November 29, 2011
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD kembali menegaskan perlunya hukuman sosial terhadap koruptor. Dia menilai, hukuman secara pidana belum cukup membuat jera koruptor, karena sebagian besar koruptor masih mendapat status sosial yang tinggi di masyarakat. Latar belakang koruptor sebagai pejabat, mulai bupati, menteri, sampai anggota DPR, membuat posisi sosial mereka tetap tinggi di masyarakat meski sudah […]
DPR MINTA INVESTIGASI AMBROLNYA JEMBATAN TENGGARONG
November 27, 2011
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini Komisi V –membidangi masalah transportasi–langsung bereaksi cepat. Anggota Komisi V DPR, Arwani Thomafi meminta adanya investigasi menyeluruh atas amburknya jembatan Mahakam II yang ambruk pada Sabtu (26/11/2011) sore WITA. “Peristiwa ini harus dilakukan investigasi dan audit teknis terhadap jembatan tersebut. Apakah hal itu terkait usia teknis atau belum” […]
KPK JANGAN URUS KORUPTOR CERE
November 27, 2011
Politisi PPP Ahmad Yani mengaku muak jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mampu menangkap jaksa, atau anggota DPRD yang belum lama terjadi. “Itu urusan Polsek saja bukan KPK. Polsek mampu, dan paling tinggi Polres,” ujar Yani saat seminar di UAI, Jakarta, Sabtu (26/11/2011). Menurut Yani, sebetulnya tidak perlu terjadi. Pasalnya, kewenangan KPK besar. Sementara banyak […]
GERINDRA USULKAN PARTAI LOLOS PT BISA USUNG CAPRES
November 26, 2011
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai demokrasi yang saat ini digunakan merupakan demokrasi yang mahal. Apalagi, untuk dapat mengusung calon presiden partai harus mendapat dukungan suara minimal 20 persen di parlemen. “Itu konyol sekali. Menurut saya, partai yang lulus threshold harusnya bisa mengusung. Angka 20 persen ini adalah akal-akalan untuk menjegal partai lain. […]
ADA MOTIF LAIN DI BALIK PARLIAMENTARY THRESHOLD
November 26, 2011
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai usulan pemerintah menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sampai empat persen, dipandang memendam motif terselubung untuk keuntungan partai tertentu. Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI yang juga anggota Pansus RUU Pemilu, Muhamad Arwani Thomafi, melihat usulan pemerintah menaikan PT tidak beralasan dan mematikan demokrasi.”Pemerintah harus ingat dan paham […]
Bina Persatuan 
Desember 6, 2011
0