KADERISASI BELUM BERJALAN EFEKTIF

Posted on November 17, 2011

0


Sihabuddin Sybli

Pasca Muktamar ke VII DPP PPP di Bandung yang menghasilkan beberapa butir kebijakan partai diantaranya adalah arahan program untuk menciptakan 12 juta kader partai PPP di sambut baik oleh komponen PPP di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali DPC PPP Kota Cilegon yang di ketuai oleh Syihabudin Sybli, BSC yang menaruh perhatian serius mengenai kaderisasi sesungguhnya telah jauh hari merencanakan kaderisasi di semua tingkatan DPC Kota Cilegon. Bila program ini benar benar di jalankan oleh DPP PPP sesuai dengan yang di rencanakan maka kami optimis PPP ke depan dapat bangkit kembali, sejalan dengan hal tersebut maka secara otomatis mesin politik parpol dapat bergerak optimal, di ungkapkan disela-sela acara halal bil halal, dikediaman H. Mardiono, di Karawaci Kota Tangerang, Banten, minggu (25/9 ).

Patut di sadari bersama bahwa program-program yang baik selama ini di tingkat implementasi tidak terlaksana dengan efektif karena masih terkendala oleh beberapa factor sehingga program-program tidak dapat menyentuh lapisan di tingkat bawah. Namun secara sederhana bila silaturrahminya berjalan baik secara formal maupun non formal maka insya Allah akan berhasil karena tokoh-tokoh masyarakat, baik yang ada di Pesantren maupun masyarakat secara umum sudah sangat antusias. Tinggal bagaimana kita menindak lanjutinya. Apa bila hal itu dilakukan secara intens, maka PPP di Kota Cilegon optimis akan bangkit kembali.

Maraknya kasus korupsi dari pusat hingga ke daerah juga menjadi perhatian kami untuk mendisiplinkan kader partai yang duduk atau menjabat sebagai pejabat public agar dapat amanah dan bertanggungjawab pada apa yang menjadi tugasnya. Selain perhatian kepada hal tersebut, kami pun memberikan perhatian dan respon kepada persoalan penuntasan kasus kasus korupsi di daerah yang kurang tersentuh oleh KPK. KPK lebih sering mengurusi masalah-masalah besar saja. Sebenarnya laporan-laporan dari masyarakat sudah banyak dilaporkan, untuk itu tinggal bagaimana penegak hukum menindak lanjutinya.

Bagi PPP ketika melihat gejala yang kontra produktif, sudah dilakukan, kita akan menindak tegas kepada kader yang melakukan perbuatan tersebut. Maka untuk itu, kita tidak akan merekomendasikan, misalnya, ada kader partai bermasalah dengan hokum atau yang menyalonkan diri sebagai Gubernur/Cawagub dengan pasangan lain, sifatnya pribadi bukan halis keputusan partai.

Dalam kontek berjalannya organisasi, Harapan saya tidak muluk-muluk, ada sebuah pengakuan,  yang penting kepengurusan itu terurus dengan baik, dari bawah sampai ketingkat atas, informasi dan komunikasi lancar sudah cukup. Selain itu, perlu juga adanya kesamaan didalam mensikapi isyu-isyu, jangan sampai ada ketidak mengertian sikap didalam menanggapi itu. Sehingga kader bisa mengerti terhadap persoalan-persoalan yang ada baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Sementara itu, berikanlah kesempatan kepada kader-kader kita untuk tampil, baik di media nasional maupun local atau pada kesempatan lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kader itu, sesuai dengan jenjang yang dimilikinya, sehingga ada semacam kepedulian kader terhadap persoalan yang terjadi dibawah, kader dibawah tidak menjadi bingung menanggapinya, pungkasnya.

( iwan/leg/BP )

Posted in: PPP DAERAH