MAHFUD “TAMPAR” DPR

Posted on November 20, 2011

0


Wajah Anggota DPR kembali tercoreng. Setelah menerima banjir kritik soal gaya hidup hedonis, kini muncul lagi tamparan baru, yakni tudingan jual beli pasal.

Adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang mengungkap adanya jual beli pasal UU di DPR. Dalam sebuah seminar nasional bertajuk ‘Reformasi Hukum Nasional Solusi Mengatasi Permasalahan Bangsa,’ di Jakarta, Selasa (15/11/2011), Mahfud MD menyebut ada 406 kali pengujian undang-undang ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011. Nah, dari jumlah tersebut, 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional.

Mahfud menilai buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU. “Orang yang berkepentingan itu bisa beli pasal tertentu ke DPR. Jadilah Undang-undang berdasar kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, menurut Mahfud yang juga mantan legislator ini, jual beli juga terjadi di dalam birokrasi. Ia mengaku mendapat bocoran dari sejumlah menteri terkait hal tersebut. “Pak, saya ini sudah mengatakan beratus-ratus kali, tapi birokrasinya rusak semua,” ujar Mahfud, menirukan ucapan sang Menteri.

Selama duduk sebagai anggota Badan Legislatif DPR, kata Mahfud, pernah ada seorang menteri yang Rancangan Undang Undangnya tidak masuk dalam prioritas legislasi. Menteri tersebut kemudian menghubungi anggota DPR, dan meminta DPR mau bertindak sebagai pengusul UU yang ia susun tersebut.

“Dulu kan juga pernah ramai waktu Jamsostek, di mana pemerintah memborong anggota DPR untuk dibawa ke sebuah hotel, lalu dibayar. Disuruh membuat pasal ini, sesudah itu dibawa kembali di DPR,” beber Mahfud MD.

Mahfud menilai, jika Menterinya sudah oke, kebijakan sudah oke, namun terbentur birokrasi yang rusak. “Yang jahat itu sekarang banyak di birokrasi, yang menjadi sumber korupsi,” tuturnya.

Dalam proses penegakan hukum, kata Mahfud, jual beli lebih parah lagi karena perkara itu bisa dibeli. “Sekarang malah sudah canggih, tidak ada gunanya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), karena sekarang suap terhadap hakim itu tidak lewat bank, tetapi langsung atau melalui perantara. Itu berlaku di semua perkara-perkara yang menyangkut korupsi,” jelasnya.

Untuk mengatasi itu semua, dibutuhkan penegakan hukum yang secara tegas dan memutus jaringan-jaringan kolusi. Selain itu, juga dibutuhkan etika dan moral yang kuat. Teori pemberantasan korupsi seakan menjadi mimpi. “Karena bagaimana pun kita mengatur politik hukum, kalau moral rusak, ada saja akal untuk menggerogoti duit rakyat,” ujar Mahfud.

Pernyataan Mahfud itu langsung direspon oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, KPK berwenang menindak pelaku praktik jual beli pasal di Dewan Perwakilan Rakyat. “KPK bisa mengusut praktik ilegal itu jika ada pihak-pihak yang melaporkan,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/11/2011).

Masalahnya, kata Johan, pihaknya belum mebdapat laporan terkiat hal itu. Menurutnya, KPK tidak dapat menindak pelaku praktik tersebut hanya berdasarkan pemberitaan yang bersumber dari pernyataan Ketua MK. Karena itu, Johan berharap agar Mahfud dapat melaporkan praktik jual beli pasal yang disebutkannya ke KPK.

Ia berjanji, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Asal laporannya  disertai data-data dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya indikasi pidana korupsi di dalam praktik tersebut,” ujarnya.

Dari kubu DPR, lontaran pernyataan Mahfud membuat gerah para politikus Senayan. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy meminta Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mempertanggungjawabkan pernyataannya soal praktek jual beli pasal Undang Undang di DPR.

Rommy –demikian panggilan akrab Romahurmuziy– berharap, Mahfud tidak menutupi kondisi sebenarnya dengan menyalahkan DPR periode sekarang terkait pengalaman jual beli pasal dalam UU tersebut. “Tidak perlu ditutupi hanya karena sudah pindah lembaga negara, dan saat ini justru mengkambinghitamkan DPR secara institusional,” kata Rommy.

Menurut Ketua Komisi IV DPR ini, mestinya antarlembaga negara saling menghargai dan menghormati, bukan saling memprovokasi. Ia menegaskan, tidak akan bertambah kehormatan dan kinerja sebuah lembaga negara dan orang-orang di dalamnya, dengan mengolok dan memburukkan lembaga lain.

Daripada saling tuding dan saling menyalahkan, sebaiknya para penegak hukum segera bertindak mengendus praktek tak terpuji itu. Jangan karena sudah menjadi rahasia umum, ajang korupsi tersebut dibiarkan menjadi tradisi yang akan menggerogoti negeri ini.

Sebab, masih banyak produk Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang digodog, baik di DPR maupun pemerintah. Salah satunya RUU Pangan, yang menurut beberapa pakar pangan, berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Mari kita kawal agar legislasi berada di trek yang benar. (HP/GATRA/BP)