PARLIAMENTARY THRESHOLD, KEPENTINGAN SIAPA?

Posted on November 17, 2011

0


Rancangan Undang-Undang Pemilu tak selesai sesuai target (September 2011). Pasalnya belum disepakatinya instrumen apa ang akan dijadikan upaya penyederhanaan partai politik di DPR yang menjadi isu sentral dalam perubahan UU No 10 Tahun 2008 ini. Paling tidak ada dua item substansial materi RUU Pemilu yang masih menjadi perdebatan, yakni terkait penetapan angka Parliamentary Threshold (PT) dan jumlah daerah pemilihan.

Partai-partai besar yang “ngotot” diperlukannya peningkatan PT berpandangan bahwa kedua item strategis dalam RUU Pemilu tersebut semestinya didesain dalam kerangka untuk mendorong terbentuknya sistem kepartaian sederhana yang akan menopang sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan efektif.

Sementara, kelompok yang terdiri dari partai kecil menengah berpandangan ide penyederhanaan partai melalui regulasi RUU Pemilu tidak boleh menciderai prinsip sistem pemilu proporsional. Karena itu, kelompok ini berpendirian tetap perlu dikedepankannya prinsip perwakilan proporsional untuk meminimalisasi kemungkinan hangusnya suara rakyat.

Kelompok ini juga berpendapat bahwa keliru jika hanya beranggapan bahwa instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik hanya melalui PT. Padahal pemberlakuan PT memiliki konsekuensi besar, yaitu potensi suara hilang dan bisa mematikan kompetisi partai politik yang pada akhirnya memunculkan oligarki segelintir partai politik saja.

Fraksi-fraksi di DPR hingga saat ini masih tarik-menarik mengenai usulan besaran PT (parliamentary threshold) yang akan diterapkan. Fraksi besar cenderung mengusulkan angka 5 persen PT. Sedangkan fraksi kecil cenderung untuk mempertahankan angka 2,5 persen. Karena itu, sembilan fraksi di DPR tetap ngotot pada pendirian masing-masing soal batas ambang parlemen (PT) ini. Fraksi Partai Demokrat (4 persen), Fraksi Partai Golkar (5 persen), Fraksi PDIP (5 persen), Fraksi PKS (3-4 persen). Sementara Fraksi PAN PPP, PKB, Gerindra dan Hanura berharap ambang batas parlemen dipatok tetap 2,5 persen.

Pemerintah Ajukan Angka 4%

Sementara pemerintah melalui Mendagri mengajukan usul besaran PT sama seperti yang diusulkan Partai Demokrat (4 persen). Entah karena angka tersebut merupakan angka pertengahan dari besaran angka PT yang muncul atau ada alasan lain, yang jelas sejalan dengan usulan kenaikan angka PT, pemerintah juga mengusulkan agar jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) dikurangi dari 3-10 kursi per dapil pada Pemilu 2009 menjadi 3-6 kursi untuk di DPR. Adapun DPRD alokasi kursi per dapil berkurang dari 3-12 kursi menjadi 3-10 kursi.

Pemerintah beralasan, bahwa pengurangan jumlah alokasi kursi per dapil tersebut dinilai mampu meningkatkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, menyederhanakan sistem kepartaian, serta mempermudah pemilih karena kertas suara tidak terlalu besar.

“Pengurangan ini juga sejalan dengan penawaran pemerintah dengan kenaikan PT sebesar empat persen, meskipun konsekuensinya adalah penambahan jumlah dapil pada pemilu mendatang,” terang Mendagri.

Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy) menilai bahwa alasan pemerintah tidak tepat jika ingin mendekatkan anggota dewan kepada konstituen melalui jalan memperbanyak daerah pemilihan (dapil).  Menurut Romy, alasan ini hanyalah pembenaran untuk memberangus partai menengah.

“Usulan tersebut tidak relevan karena bukan konstituen yang harusnya mendekat dengan anggota DPR,tapi anggota DPR yang harus turun mendatangi para konstituennya di daerah pemilihan masing-masing,” kata Romy.

Romy juga menyatakan, dengan memecah dapil menjadi lebih kecil, terutama di Pulau Jawa, juga akan membelah satu kabupaten menjadi dua daerah pemilihan.

Romy menilai pemilu legislatif  2009 dengan 77 dapil di seluruh Indonesia dan setiap dapil diwakili antara 3-10 kursi DPR sudah tepat dan representatif. Karena itu, dia menilai wacana memperkecil dapil dengan alokasi kursi antara 3-8 hanya akan menimbulkan permasalahan.

“Misalnya, Kota dan Kabupaten Bogor yang diwakili 10 kursi DPR. Jika suatu daerah pemilihan hanya diwakili tiga hingga delapan kursi DPR, maka Kota dan Kabupaten Bogor akan terbelah menjadi dua daerah pemilihan. Padahal,Kota Bogor berada di tengah Kabupaten Bogor, sehingga alasan untuk lebih mendekatkan kepada konstituen tidak tepat,” terangnya.

Voting

Arwani Tomafi

Belum disepakatinya besaran PT partai politik peserta pemilu 2014 membuat pengesahan RUU Pemilu ini molor. Namun demikian, seperti dikatakan Sekretaris FPPP DPR yang juga Wakil Ketua Pansus, Muhammad Arwani Thomafi, jika dalam forum pembahasan termasuk lobi tidak didapatkan titik temu terkait besaran PT, maka pengambilan keputusan bisa melalui mekanisme voting.

“Karena partai menengah tetap menghendaki PT tetap. Kalaupun naik ya cuma tiga persen. Jadi, masih terbuka semua kemungkinan, apakah bisa kompromi atau melalui voting,” jelasnya.

(DW/BP)

Posted in: SOROTAN