ANGGOTA DPR PEMALAS KEMBALI JADI SOROTAN

Posted on November 21, 2011

0


Dewan Perwakilan Rayat (DPR) kembali menjadi sorotan. Setelah kemarin ditelanjangi Mahfud MD perihat praktek jual beli pasal, kini sorotan tentang banyaknya anggota DPR yang bolos dalam Sidang Paripurna, yang sesungguhnya masalah ini sudah menjadi polemik di tengah masyarakat sejak lama.

Sejumlah kalangan , bahkan Ketua DPR Marzuki Ali kebingungan dengan penomena ini . Wakil Ketua DPR Prio Budisantoso bahkan mengusulkan pemotongan gaji bagi mereka yang bolos dan sitim absensi sidik jari. Pengamat Politik Sebastian Salam menyatakan usulan itu sebenarnya suatu pelecehan bagi anggot DPR sebagai orang terhormat .
Banyak kalangan tidak setuju dengan cara absensi dan pemotongan gaji , sebab cara itu tidak akan effektif . Menurut mereka seharusnya Partai memberikan sanksi terhadap wakilnya yang ternyata membolos saat sidang-sidang terutama sidang Paripurna .

PPP Dukung Sanksi Bagi Anggota Malas
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar mendukung wacana pengumuman anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang malas kepada publik.
“Boleh-boleh saja sebagai upaya pemberian sanksi moral kepada anggota yang malas,” ujarnya pada wartawan, Sabtu (19/11).
Hasrul menambahkan bahwa PPP sampai saat ini belum memberikan sanksi kepada anggota yang malas menghadiri rapat-rapat di dewan. Dirinya beralasan bahwa pelanggaran yang dilakukan belum terlalu parah.
“Sesuai peraturan, kalau sudah lebih dari 3 kali, baru diberikan sanksi dan dilaporkan kepada DPP,” imbuhnya.
PPP terus memberikan pembinaan kepada anggota-anggotanya, terutama yang duduk di DPR untuk selalu menjalani sikap disiplin. “Kami terus melakukan pembinaan,” tandasnya.

BK DPR Mandul

Salah satunya pengamat politik Fadjroel Rahman menilai sikap anggota dewan yang demikian merupakan bentuk mandulnya Badan Kehormatan DPR. “Badan Kehormatan mandul tidak bisa berbuat apa-apa, akibatnya anggota merasa sudah tidak takut,” ujar Fadjroel, Sabtu (19/11/2011).
Selain itu, menurut Fadjroel langkah untuk mempersempit maraknya anggota dewan yang bolos rapat dengan memperketat kode etik di DPR. “Jalan satu-satunyanya kode etik DPR harus diperkeras, partai harus lebih keras pada anggotanya, tindak tegas kedisiplinan anggotanya,” katanya.
(BP)