PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH JANGAN DICAMPURADUK

Posted on November 23, 2011

0


Pembangunan rumah ibadah dan agama memiliki wilayah masing-masing dan harus dilihat secara proporsional, karena jika dicampuradukan dengan kepentingan lain tidak menguntungkan bagi kerukunan umat beragama, kata Menteri Agama Suryadharma Ali.

Antara izin mendirikan bangunan dan agama harus dilihat secara proporsional, meletakkan persoalan pada wilayahnya masing-masing karena kewenangan izin mendirikan bangunan rumah ibadah ada pada Pemerintah Kota/Bupati sementara persoalan agama tak perlu diinternasionalisasi, kata Menteri Agama Suryadharma Ali kepada pers seusai membuka Kongres Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) III di Hotel Twin Jakarta, Senin (21/11/2011) malam.

Kongres itu dibuka Menko Kesra Agung Laksono disertai harapan kongres dapat menghasilkan program kerja guna menciptakan kerukunan dan pemberdayaan umat, khususnya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kerukunan diharapkan menjadi semangat dalam memperkokoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kata Agung.

Terkait dengan izin mendirikan rumah ibadah, Menag kepada pers minta agar persoalan mendirikan harus dilihat secara jernih. Meletakkan persoalannya secara proporsional jauh lebih baik dengan mengedepankan kearifan dan kepentingan bersama di kalangan umat beragama.

Pernyataan Menag Suryadharma Ali sekaligus menjawab pertanyaan wartawan tentang sengketa tempat ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Jawa Barat, berkaitan izin dari Wali Kota Bogor yang hingga kini seperti tak kunjung selesai.

Wali Kota Bogor masih tegas memberlakukan penyegelan bangunan GKI Yasmin. Sementara jemaat tetap bersikeras menuntut haknya untuk beribadah di bangunan gereja miliknya.  Kasus ini juga telah menarik perhatian masyarakat lintas agama hingga perwakilan dewan gereja internasional.

Antonius Wiwan Koban, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, dalam sebuah laman menulis bahwa pihak-pihak terkait tetap pada sikapnya masing-masing. Jemaat GKI Yasmin merasa haknya dihambat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor karena pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penyegelan gedung gereja.

Wali Kota Bogor bersikukuh tidak mengizinkan penggunaan gedung gereja di lokasi itu karena tidak memenuhi persyaratan iZin rumah ibadah khususnya tidak direstui warga.

Kelompok-kelompok pendukung keberagaman mengalir memberi dukungan pada GKI Yasmin dan mendesak Wali Kota Bogor menghentikan diskriminasi. Sementara kelompok-kelompok yang mendukung penyegelan gedung GKI Yasmin bersikukuh menentang keberadaan gedung GKI Yasmin di lokasi itu karena dianggap melanggar peraturan periZinan rumah ibadah dan tidak mendapatkan restu warga setempat.

Tindakan Wali Kota Bogor tetap membekukan IMB dan menyegel gedung GKI Yasmin menunjukkan ketidakpatuhan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Tahun 2008 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) tanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pembekuan IMB gedung GKI Yasmin harus dibatalkan.

Seperti diketahui, sebelumnya GKI Yasmin telah memperoleh IMB dari Pemkot Bogor pada 13 Juli 2006. Namun pada 14 Februari 2008 Pemkot Bogor melalui Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan mencabut IMB itu. Pihak GKI Yasmin naik banding, kemudian IMB-nya dinyatakan sah oleh PTUN dan MA. Namun, Wali Kota Bogor tetap bersikukuh menyegel gedung GKI Yasmin secara permanen dengan Surat Keputusan (SK) Walikota No. 645.45-137 tanggal 11 Maret 2011.

Jadi, jika melihat kasus itu, Menag berharap umat beragama harus membedakan izin mendirikan rumah ibadah dan agama. Pihaknya sendiri berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan mengedepankan dialog, disertai semangat kerukunan.

(TRIBUNJOGJA.COM/BP)