KOMPLEKSNYA MASALAH PAPUA

Posted on November 17, 2011

0


Konflik yang belakangan marak terjadi di Papua kiranya perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat, agar tidak terus berkepanjangan dan menjadi bumerang yang mengancam disintegrasi bangsa.

Tetapi pada realitanya, walau pemerintah sudah banyak mengeluarkan energinya untuk menyelesaikan masalah Papua bahkan dengan pemberian otonomi khusus, konflik terus saja tak mau pergi dari tanah paling timur Indonesia itu.

Beragam pendapat menyeruak menyoroti sebab terjadinya konflik di Papua yang dilontarkan para pengamat politik maupun pengamat kebijakan. Salah satu isu sentral yang mendapat sorotan khusus adalah terjadinya ketimpangan luar biasa antara Papua dengan daerah lainnya di Indonesia. Kekayaan tanah Papua yang melimpah tak sebanding dengan realitas kehidupan sosial masyarakatnya. Inilah yang menjadi pangkal dari kompleksnya permasalahan di Papua.

Dalam diskusi bertajuk “Konflik Papua Tak Kunjung Usai”, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 29 Oktober 2011, anggota Tim Kajian LIPI tentang Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan,  ada empat akar masalah yang menjadi pemicu terjadinya konflik kekerasan di kawasan Papua. Menurut Adriana permasalahan pertama adalah marjinalisasi yang terjadi terhadap masyarakat Papua. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan yang dialami masyarakat Papua dalam sisi hubungan daerah dengan pusat.

Kedua, terjadinya kegagalan pembangunan yang bisa dilihat dari ketidaksetaraan hasil pembangunan. Ketiga, persoalan status politik Papua. Adapun faktor keempat adalah masalah pelanggaran HAM. “Sekarang bagaimana menyelesaikan akar masalah itu dengan jujur. Ini yang belum dilakukan,” kata Adriana.

Adriana menuturkan, kesalahan yang terjadi di Papua selama ini adalah tidak adanya kebijakan yang terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Penyebabnya, tidak adanya rasa kepercayaan antara kedua belah pihak. “Selama ini dilakukan sendiri-sendiri. Ada distrust yang serius antara Jakarta dan Papua. Ketika Papua melakukan hal yang berbeda dianggap separatis,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Paskalis Kossay, dalam acara yang sama menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan di Papua harus dievaluasi secara total agar menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan Papua ke depan.

Menurut Paskalis, kebijakan Otonomi Khusus yang diterapkan di Papua belum dilakukan secara maksimal. Sebab, terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

Akibatnya, kata Paskalis, implementasi penerapan kebijakan tidak semulus yang diinginkan oleh pemerintah pusat. “Saya tidak mengerti ini kesalahan siapa. Apakah daerah atau pemerintah pusat, karena seakan-akan masing-masing pihak saling melimpahkan kesalahan,” ujar Paskalis yang juga Ketua Kaukus Anggota Parlemen Papua itu.

Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menutup mata terhadap konflik berkepanjangan di Papua. Menurut Velix, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Velix tidak membantah masih adanya masalah dalam penerapan Otonomi Khusus di Papua. Untuk menyelesaikannya diperlukan dialog yang spesial membahas masalah tersebut. “Masyarakat adat diikutkan dalam dialog bersama pemerintah. Hasilnya menjadi bahan koreksi bersama di antara kita,” ucapnya.

Rawan Intervensi Asing

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, dalam acara diskusi ‘Kemajemukan dalam Arena Berbangsa’ di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (27/10/11) memaparkan bahwa sumber daya alam yang melimpah membuat Papua menjadi ‘gula manis’ bagi berbagai pihak termasuk pihak asing untuk mencicipi dan meraup keuntungan didalamnya. Karena itu dia menduga adanya intervensi asing yang bermain dibalik kericuhan di bumi cenderawasih belakangan ini.

Papua itu menjadi ‘kenduri’, tentunya (pihak) asing mempunyai kepentingan di Papua,” katanya.

Komaruddin Hidayat menilai, intervensi asing terlihat dari pemberitaan yang begitu antusias ketika ada korban dari pihak warga Papua yang meninggal dunia.

“Tetapi jika ada aparat keamanan dari pihak Indonesia yang meninggal sepertinya mereka tidak mempedulikannya. Ini jelas sudah keberpihakan asing dalam masalah Papua,” tegasnya.

Menurutnya, peranan pemerintah dalam berbagai persoalan menyangkut kepentingan sosial, meliputi aspek kesehatan dan pendidikan di Papua masih sangat menim. Sehingga warga Papua merasa menjadi Warga Negara pinggiran yang terkesan terabaikan.

“Pemerintah harus menjadi penengah di daerah tersebut agar warga asli setempat dapat bersaing dengan penduduk pendatang. Australia dan Selandia Baru telah menerapkan hal tersebut sehingga warganya terasa terlindungi,” tutupnya.

(DW/BP)

Posted in: SOROTAN