“HIJRAH” POLITIK

Posted on Desember 14, 2011

0


H. ICHWAN JAYADI, SE

Umat Islam baru saja memasuki pergantian tahun, dari 1432 ke 1433 Hijriah. Seiring bergantinya atau berubahnya tahun, diri manusia pun mengalami perubahan. Paling tidak manusia mengalami perubahan pada fisik dan usia karena mengalami penambahan.

Kembali pada peristiwa pergantian tahun Hijriah atau biasa disebut dengan tahun baru Islam. Sesungguhnya pada peristiwa tersebut ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita petik dan implementasikan dalam kehidupan. Peristiwa itu adalah peristiwa hijrah atau berpindahnya Rasulullah SAW bersama umat Islam dari Makkah ke Madinah demi mempertahankan dan menyusun langkah perjuangan menegakkan ajaran Islam. Mengingat demikian pentingnya peristiwa tersebut hingga diabadikan dengan menjadikannya sebagai awal perhitungan kalender Islam.

Peristiwa hijrah menjadi begitu penting bagi Islam karena ia menandakan sebuah babak baru paling strategis dalam perjuangan dakwah Rasulullah dan umatnya. Sebuah fase dari berdakwah secara ekslusif kepada inklusif. Dari berdakwah secara kultural dan meluas menjadi struktural yang ditandai dengan mendirikan sebuah komunitas Islam dalam negara Madinah. Fase ini juga bisa dimaknai sebagai fase perjuangan dakwah Islam melalui lembaga politik. Sebab, selain dengan berkembangnya Islam secara demografi, nilai-nilai Islam pun mulai dilembagakan sebagai konstitusi untuk mengatur kehidupan sosial masyarakatnya yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dari titik inilah peradaban Islam mulai bangkit dan mengambil peran penting dalam sejarah.

Dalam konteks lebih luas, perintah hijrah bukan hanya secara seremonial bagi nabi, tetapi menjadi medium pembelajaran bagi umat Islam untuk melakukan perubahan. Baik perubahan fisik maupun non fisik seperti perubahan mental dan prilaku yang lebih baik dan terpuji.

Hijrah Kontekstual

Hijrah juga dimaknai sebagai usaha-usaha untuk melakukan perbaikan, terutama untuk memperbaiki kualitas individual maupun kualitas kolektif anak bangsa. Keterbelakangan umat manusia harus disikapi lebih arif dengan melakukan hijrah individual dengan membenahi kepribadian menuju perbaikan moral keluarga dan masyrakat-bangsa.

Dalam pengertian ini, ghirah atau semangat hijrah yang patut diimplementasikan sekarang ini, bukan lagi dalam pengertian fisik, tetapi hijrah secara kontekstual dengan meninggalkan segala peradaban atau nilai-nilai yang tidak baik dan tidak urgen menuju peradaban yang lebih baik yang diridhai Allah dan dapat diterima umat manusia pada umumnya.

Menyingkapi kondisi sekarang, perilaku yang menyimpang yang dilakukan baik prilaku masyarakat biasa dengan pelbagai kejahatan dan kriminalitas yang telah mencerminkan kehidupan penuh kekerasan, sepatutnya ditinggalkan dengan berhijrah kepada kehidupan yang lebih baik. Demikian halnya dengan pola kehidupan pejabat yang banyak melakukan penyimpangan atas amanah rakyat. Seperti melakukan korupsi atau perbuatan mungkar lainnya sebagai fenomena fasad berupa pengrusakan dimuka bumi tanpa kontrol, maka idealnya mereka berhijrah dari perilaku tersebut menuju ke jalan yang baik dengan mengembang amanah dan kepercayaan rakyat dengan penuh tanggung jawab.

PPP dan Konteks Hijrah

Dinamika kehidupan umat manusia dari waktu ke waktu telah mengalami berbagai perubahan dan dialektika peradaban yang membawa umat manusia pada fase modern seperti sekarang ini. Umat Islam yang dahulu pernah menjadi satu kekuatan politik dunia pun harus merelakan “perannya” diambil peradaban bangsa lain melalui dialektika peradaban tersebut. Walau secara fisik umat Islam tidak lagi menguasai dunia, tetapi ruh dakwah untuk menegakkan nilai-nilai Islam tidak boleh mati. Kondisi itulah yang kemudian meniscayakan umat Islam untuk mendirikan Partai Politik sebagai wadah perjuangan dakwahnya dalam dunia modern.

Dengan begitu, sesungguhnya keberadaan partai politik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam merupakan bagian dari pengertian hijrah secara kontekstual. Karena sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa hijrah bukan saja difahami sebagai perubahan atau perpindahan secara fisik saja melainkan mencakup segala unsur kehidupan manusia termasuk pada dakwah Islam melalui jalur politik.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik Islam yang lahir dari hasil fusi empat partai Islam di Indonesia. Dalam perspektif hijrah, kelahiran PPP ini menjadi bukti dari keinginan kuat umat Islam untuk melakukan perubahan dengan meleburkan segala perbedaan yang dimilikinya ke dalam satu kesatuan wadah perjuangan. Walau sebab berfusinya empat partai tersebut juga dilandasi suatu tuntutan kondisional, tetapi setidaknya ada manfaat besar pada kondisi itu. Setidaknya umat Islam Indonesia mempunyai satu wadah perjuangan yang jelas dalam berdakwah dan berpolitik, yaitu PPP.

PPP pun benar-benar menjadi kekuatan politik umat Islam Indonesia yang mampu mengimbangi kekuatan politik nasionalis pada masa Orde Baru. Keberadaan PPP dengan tokoh-tokoh sentralnya mampu membangkitkan militansi kader-kadernya yang ditunjukkan lewat berbagai dukungan bahkan pengorbanan karena ulah represivitas penguasa saat itu. Semua bersatu berjuang demi nilai-nilai Islam yang menjadi perjuangan PPP. Bisa juga dikatakan mereka berjuang untuk PPP, bukan untuk kepentingan pragmatis yang lain.

Kini rezim berganti, Orde Baru ditumbangkan gerakan Reformasi. PPP pun ikut berperan dalam menyusun gerakan reformasi yang menumbangkan rezim lama itu. Namun era reformasi yang menandakan dibukanya lebar-lebar demokrasi malah “menggoda” banyak tokoh Islam, termasuk tokoh di PPP sendiri, untuk mendirikan atau “berhijrah” ke partai politik baru dengan alasan yang beragam. Kondisi ini jelas sempat menggoyang posisi PPP sebagai partai Islam yang besar. Belum lagi di masa kebebasan ini pun beragam faham aliran dan politik seakan ikut menemukan kehidupannya. Hal ini praktis membuat ideologi PPP semakin menemukan tantangannya jika ingin terus eksis dalam perpolitikan di tanah air.

Kondisi seperti inilah yang harus dicermati oleh seluruh elit dan simpatisan PPP. Jika masih ingin melihat PPP eksis memperjuangkan nilai nilai Islam secara konstitusional, maka pengurus dan  kader PPP sendiri yang mampu menjawabnya.

Tak perlu kita ratapi kepergian para tokoh PPP ke partai lain atau membentuk partai baru. Yang patut kita perbuat sekarang adalah bagaimana kita mulai mengevaluasi perjalanan PPP selama era reformasi serta bagaimana mengkonsolidasikannya hingga menemukan solusi sebagai langkah strategis perjuangan PPP ke depan. Sebab tahun baru dalam Islam juga dimaknai sebagai wadah evaluasi dan introspeksi untuk melahirkan konsolidasi.

Selamat Tahun Baru Islam, semoga kita mampu melakukan perubahan dalam diri kita untuk kemashlahatan lingkungan sosial kita.

Posted in: ASPIRASI, SOSOK