WALIKOTA DI DKI HARUSNYA DIPILIH LANGSUNG

Posted on November 20, 2011

0


Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta H. Lulung AL, SH mengusulkan agar jabatan Walikota di DKI Jakarta dipilih langsung oleh rakyat. Karenanya ia mengaku akan terus memperjuangkannya.

H Lulung AL

“Kami akan terus memperjuangkan agar hak politik rakyat DKI Jakarta untuk memilih Walikota secara langsung bisa dipulihkan. Kalau perlu kami akan melakukan judicial review terhadap UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar H. Lulung kepada Kru BINA Persatuan.

Seperti diketahui, dalam ayat 2 Pasal 19 UU No 29 tahun 2007 disebutkan bahwa Walikota/Bupati di Kota/Kabupaten administrasi di DKI diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Hal itu menurut H Lulung jelas merupakan perampasan hak politik warga DKI Jakarta untuk memilih dan dipilih sebagai Walikota. “Itu juga bertentang bertentangan dengan UUD 1945,” tandasnya.

Diingatkannya, UUD 1945 menentukan bentuk negara yang dianut Indonesia adalah republik. Konsekuensi negara republik kedaulatan di tangan rakyat. Implikasinya, pengisian jabatan politik-kenegaraan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

“Dalam Pasal 18 Ayat (4) ditentukan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dipilih secara demokratis,  kata ”demokratis” di sini harus dimaknai dengan pemilihan langsung oleh rakyat-pemilih. Jadi, sekali lagi, ini konsekuensi negara republik. Kedaulatan di tangan rakyat dan rakyatlah yang berhak menentukan kepala daerahnya,”tegas pria kelahiran Jakarta, 24 Juli 1959 ini.

Selain itu, jelasnya, ketentuan bahwa hanya pengawai negeri sipili (PNS) yang punya hak untuk menjadi Walikota jelas sangat bertentangan dengan hak politik masyarakat Jakarta. Karena berarti yang bukan PNS tertutup hak politiknya untuk menduduki jabatan sebagai Walikota di DKI Jakarta.

“Jakarta se­bagai Ibukota negara seharusnya menjadi barometer dalam berdemokrasi bagi daerah lain. Jadi sudah seharusnya Walikota juga dipilih lang­sung oleh rakyat seperti di daerah-daerah lain,” pungkasnya.

(Ning/Sys/BP)

Posted in: ASPIRASI, SOSOK