REVITALISASI DAKWAH ULAMA DALAM POLITIK

Posted on Desember 3, 2011

1


Islam diturunkan bukan saja sebagai identitas dari sebuah agama. Namun lebih jauh dari itu, Islam adalah sebuah pedoman dan aturan hidup untuk umatnya dan untuk manusia sekalian alam. Karena itu, memahami Islam bukan saja sekedar pada persoalan ibadah ritual antara manusia dengan Tuhannya, melainkan juga sebagai aturan hubungan antar manusia dengan lingkungan sosialnya.

Lantas bagaimana umat Islam bisa mengaplikasikan seruan Allah SWT untuk menegakkan Islam sebagai pedoman hidup manusia. Di sinilah umat Islam perlu memiliki ‘kekuasaan’ untuk merealisasikannya. Dan, dalam situasi politik global yang sudah didominasi oleh sistem demokrasi, syarat utama yang dibutuhkan umat Islam adalah sebuah kendaraan politik. Karena sistem demokrasi yang kita kenal saat ini hanya “mengijinkan” partai politik untuk memegang kekuasaan.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia seharusnya memudahkan partai politik Islam untuk berkuasa dan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam konstitusinya. Namun sejarah tak sependapat dengan itu. Justru partai politik Islam tidak pernah mendapatkan kesempatan memegang kekuasaan secara signifikan. Bahkan dari pemilu ke pemilu partai Islam justru semakin mengecil dan kalah populer dibanding partai sekuler dan nasionalis.

Lebih ekstrem lagi adanya pendapat yang mengatakan bahwa faktor agama tidak punya pengaruh yang berarti dalam politik. Bahkan dikatakan jika politik aliran (politik Islam, red) sudah mati. Beberapa pengamat politik juga mengatakan bahwa preferensi (pertimbangan) pemilih sudah bukan lagi pada identitas kultural, tapi pada tokoh.

Klaim di atas seolah didukung oleh fakta, bahwa dukungan dari tokoh dua ormas Islam terbesar (NU dan Muhamadiyah) di Indonesia kepada pasangan tertentu pada pemilu 2009 kemarin ternyata tidak sanggup mendorong umat Islam, khususnya jamaah di  kedua organisasi itu, untuk mendukung pilihan para tokohnya tersebut. Dengan begitu, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa peran ulama atau tokoh Islam sudah tak lagi mendapat tempat di hati umat?

Sesungguhnya berdasarkan sejumlah survey yang telah dipublikasikan, mayoritas umat Islam menghendaki tegaknya syariah Islam. Ini berarti, mereka sebetulnya merindukan adanya partai Islam yang betul-betul berjuang demi tegaknya syariah Islam. Sayangnya, harapan mereka ini ‘bertepuk sebelah tangan’. Pasalnya, saat ini boleh dikatakan tidak ada satu pun partai Islam yang betul-betul berjuang demi demi tegaknya ideologi dan syariah Islam. Inilah barangkali kenyataan yang bisa menjelaskan mengapa pada Pemilu Legislatif 2009 lalu umat banyak yang golput. Bahkan sebagian umat ada yang benar-benar apriori (tak acuh) secara politik.

Pernyataan di atas bisa saja kita katakan sebagai salah satu akar penyebab partai Islam kurang “subur” di tanah airnya sendiri. Karena di  internal partai politik Islam sendiri para elitnya terkadang tidak mencerminkan keislamannya. Selain itu ada  juga faktor eksternal seperti serangan budaya barat yang demikian massif melalui luasnya lubang informasi yang menganga. Serangan budaya barat yang begitu hebatnya di era globalisasi ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Sebab ia mempunyai peran signifikan dalam merubah corak dan watak sosiologi suatu bangsa. Bahkan kekuatannya bisa mereduksi pemahaman keagamaan seseorang.

Pada saat inilah sesungguhnya dibutuhkan kembali peran ulama dalam mengangkat popularitas partai politik Islam dalam kancah politik nasional. Ulama dan politik tidak lagi harus dipisahkan. Apalagi sebagaimana dikatakan di atas, bahwa Islam butuh kekuasaan – dalam hal ini negara – untuk mengaplikasikan ajarannya.

Seharusnya peran ulama dalam berdakwah jangan lagi seperti hubungan yang ada sekarang ini. Hubungan ulama dengan umatnya yang terbangun selama ini memang hanya kuat dalam tataran spiritual dan ritual belaka. Saat umat dihadapkan pada sejumlah persoalan hidup, mereka tetap akan menjadikan ulama sebagai ‘penasihat spiritual’ mereka. Begitupun dalam ibadah ritual atau tradisi keagamaan, umat tetap merujuk pada ulama. Sayangnya, hal demikian tidak otomatis terjadi dalam kaitannya dengan pilihan politik. Hal ini terjadi karena sekularisme yang jelas-jelas kontra dengan Islam begitu mencengkeram kuat umat Islam di Indonesia. Disadari ataupun tidak, ulama pun terjebak di dalamnya. Sejak lama tidak sedikit ulama hanya memposisikan diri sebagai pemimpin spiritual dan ritual belaka, sementara kepemimpinan politik dibiarkan diambil oleh para politikus yang kebanyakan sekular.

Dengan sekilas paparan di atas, jelas penting bagi ulama dan umat ini membangun kembali kesadaran kesadaran ideologis dan politis Islam. Dalam hal ini, tentu peran ulama sangatlah besar. Jika ulama sukses menanamkan kesadaran ideologis dan politis Islam pada diri umat, tanpa dikomando ulama pun, umat pasti akan selalu menjatuhkan pilihannya pada Islam, partai Islam maupun syariah Islam. Bahkan umat akan rela dan siap mati untuk itu.

Untuk itu langkah yang bisa dilakukan ulama adalah meneguhkan kembali jatidiri dan perannya sebagai pewaris nabi (waratsatul anbiya’). Dalam hal ini, peran ulama bukan hanya sekadar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut akidah maupun syariah. Lebih dari itu, bersama umat, ulama harus berupaya menerapkan akidah dan syariah Islam itu secara total dalam seluruh aspek kehidupan (ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, sosial, hukum,peradilan, politik luar negeri dll), bukan hanya dalam tataran spiritual, moral dan ritual belaka. Karena itu, ulama harus selalu terlibat dalam perjuangan untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi. Hal itu tidak mungkin terjadi jika syariah Islam tidak diterapkan oleh negara. Dalam hal ini, negara pasti mau menerapkan syariah Islam jika ada dukungan dan dorongan kuat dari para ulama.

BP/ Berbagai Sumber

Posted in: ARTIKEL