MENTERI DARI PARPOL CENDERUNG JADI SAPI PERAH

Posted on November 19, 2011

0


Pernyataan Ketua KPK Busyro Muqodas tentang menteri dari Parpol yang menjadi sapi perah harus dibuktikan secara hukum. Sebab jika tidak dibuktikan ia hanya akan menjadi pernyataan provokatif dan mengeruhkan situasi politik. Apalagi Busyro memiliki wewenang untuk membongkar kebenaran apa yang diucapkannya.

Busyro menilai menteri yang berasal dari partai politik cenderung memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan partai. Busyro mengatakan, jabatan menteri harus diisi oleh profesional dari kampus, lembaga swadaya masyarakat, dan profesional jika ingin serius membersihkan Indonesia dari korupsi. Pernyataan ini diungkapkan Busyro Muqoddas saat memberikan kuliah umum pemberantasan korupsi di Universitas Indonesia.

Partai Persatuan Pembangunan PPP meminta kepada Ketua KPK  Busyro untuk membuktikan secara hukum komentarnya tersebut  tentang menteri dari Parpol yang dianggap menjadi sapi perah kepentingan parpol. Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan, KPK harus memiliki bukti yang cukup sebelum melontarkan ucapan yang menyindir parpol.

Romi mengatakan bahwa apa yang dikatakan Busyro bisa jadi lontaran yang bersifat reflektif yang perlu diantisipasi oleh semua. Tapi Romi juga menyarankan sebagai penegak hukum yang bersifat formal, Ketua KPK itu harusnya mengambil langkah-langkah hukum bukan statement-statement politik.

“Kalau memang beliau memiliki indikasi ke arah sana lebih baik dilakukan langkah-langkah hukum yang sesuai dengan perundang-undangan, karena berbahaya kalau sebuah lembaga penegak hukum formal pimpinannya melakukan politisasi terhadap hukum itu sendiri,” kata Romi seperti dilansir kbr68H.com.

Sekjen PPP ini menambahkan, PPP memiliki sistem untuk memonitor kinerja menteri yang berasal dari PPP.

Dua Aspek Pemberantasan Korupsi

Sementara  Pusat Kajian Anti Korupsi, PUKAT UGM menilai komentar pimpinan KPK Busyro Muqodas soal menteri yang berasal dari parpol merupakan sindiran dan peringatan bagi partai politik.

Peneliti PUKAT UGM Hifdzil Alim mengatakan, peringatan yang disampaikan pimpinan KPK seharusnya ditanggapi positif. Kata dia, komentar yang disampaikan pimpinan KPK merupakan salah satu pendidikan pencegahan korupsi untuk masyarakat, pemimpin negara dan anggota partai politik.

Menurutnya, pemberantasan korupsi itu dibagi dua aspek, yaitu penindakan dan pencegahan. Caranya bisa macam-macam, bisa sekolah anti korupsi, kampanye anti korupsi bisa juga statement yang memberikan pengetahuan kepada publik bahwa ini harus diawasi. “itu kan bagian dari pencegahan yang disampaikan Pak Busyro, kalau tidak disampaikan Pak Busyro mana orang tahu, apalagi ini kan yang menyampaikan Ketua KPK ,tingkat kebenarannya tidak diragukan lagi, ini bisa menjadi early warning system bagi publik bahwa partai politik Anda sedang bermasalah mari kita perbaiki,” ujar Hifdzil.

Di tempat berbeda Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengakui bahwa menteri-menteri yang berasal dari partai politik tidak bakal bisa terhindar menjadi sapi perah parpol mereka. Menurut Mubarok penyebab utamanya adalah sistem multipartai. Kata dia, jika partai politik jumlahnya lebih sedikit, maka akan memudahkan partai-partai tersebut untuk meneglola keuangan mereka. Menteri-menteri dari partai politik pun tidak bakal mendapat tugas sampingan untuk menggelembungkan keuangan partai dari keuangan departemen yang ia pimpin.

“Bukan wajar, bukan wajar, itu perilaku menyimpang. Tetapi itu terjadi karena peluangnya terbuka dan secara psikologis dalam multipartai akan memancing seperti itu. Jadi tindakan tidak wajar tetapi susah dihindar,” papar Mubarok.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai menteri yang berasal dari partai politik cenderung memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan partai. Kata dia, sebaiknya jabatan menteri tidak diisi orang dari partai politik, melainkan dari kalangan profesional dari kampus, lembaga swadaya masyarakat, dan profesional lain. Pernyataan ini diungkapkan Busyro Muqoddas saat memberikan kuliah umum pemberantasan korupsi di Universitas Indonesia kemarin.

(DW/BP)

Posted in: SOROTAN