SELEKSI CAPIM KPK SELAMBAT PEMBERANTASAN KORUPSI

Posted on November 24, 2011

0


Seleksi calon pimpinan (Capim) KPK akhirnya “membentur” tembok ‘kesalahan administrasi’. Alhasil, uji fit and proper test capim KPK yang sedianaya dilakukan pada Senin (21/11/2011), terpaksa ditunda. Penyebabnya formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang bermasalah.

Agenda uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi Hukum DPR yang pada mulanya berjalan lancar, seketika terhenti saat Ketua Komisi Hukum DPR Benny K Harman mempertanyakan tentang LHKPN yang diteken salah satu Capim KPK.

Benny menyoal form pemberian kuasa, yang masih tertulis KPK dengan alamat lama Jl. Ir H. Djuanda, Jakarta dengan komisioner era Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki. Komisi Hukum akhirnya menskors agenda uji kelayakan dan kepatutan dengan menggelar lobi antarfraksi.

Namun kemudian uji kelayakan dan kepatutan capim KPK distop dulu untuk mengklarifikasi formulir LHKPN. Sebab LHKPN sangat penting, apalagi surat kuasa diberikan kepada pejabat lama. Jika dibiarkan hal ini sangat riskan sebab akan memberi peluang gugatan hukum atas proses tersebut.

Dalam data yang diberikan Pansel KPK ke Komisi Hukum DPR, khususnya terkait LHKPN terjadi kesemrawutan formulir. Sedikitnya terdapat lima pola formulir LHKPN yang berbeda di antara delapan capim KPK. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Aziz Syamsuddin lalu mengusulkan untuk undangan ke Pansel KPK cq pada pada Selasa (22/11/2011).

Namun saat Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin bersama Pansel KPK menghadap Komisi III DPR pada hari yang ditentukan, kisruh lain terjadi. Kehadiran menkumham dipersoalkan. Pemantiknya adalah Surat Keputusan Presiden No 12 Tahun 2011 tentang pengangkatan Panitia Seleksi Capim KPK, yang menyebut Patrialis Akbar sebagai Ketua Pansel KPK. Tidak disebutkan Patrialis Akbar sebagai Menteri Hukum dan HAM. Karena itu, Komisi Hukum memandang kehadiran Menkumham Amir Syamsuddin tidak relevan.

Anggota Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani menegaskan kesalahan yang dilakukan oleh panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) tak boleh hanya dipandang sebagai kesalahan administrasi saja. Pasalnya, kata Yani, syarat soal laporan harta kekayaan oleh para Capim KPK itu diatur dalam UU. Yani menegaskan langkah DPR menyoal formulir LHKPN sejalan dengan UU KPK tentang penyertaan LHKPN capim KPK. “Syarat ini konstitutif dan akumulatif. Salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugur yang lainnya,” tegas Yani. Ia malah menduga ada niat terselunung Pansel KPK dengan terkuaknya kesalahan formulir LHKPN itu.

Akhirnya disepakati rapat diskors hingga Rabu (23/11/2011) ini, dengan menghadirkan Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar dan Menkumham Amir Syamsuddin. Komisi III juga berkomitmen untuk melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan setelah perkara formulir LHKPN rampung

Usulan mengenai penundaan fit and proper test calon pimpinan KPK sebelumnya sudah banyak disuarakan Anggota Komisi III DPR. Ahmad Yani salah satunya, legislator PPP ini mengatakan bahwa berkas-berka yang dikirim pansel ke DPR harus segera dikembalikan.

“Proses ini cacat sejak awal. Bukan mengulur kita ingin menegakkan aturan hukum, PPP ingin mengembalikan dan meminta serahkan berkas-berkas pansel yang dikirim ke kita,”jelasnya.

Yani menambahkan apabila nanti ke depannya ada kemoloran mekanisme Perpu bisa dilaksanakan oleh Komisi III DPR.

“Kejadian ini genuine dan otentik, kita kembalikan ini, keterlambatan bukan karena kita, implikasinya akan molor tapi ada instrumen hukum lain yang bisa kita pakai, kita kembalikan lalu panggil pansel,”jelasnya.

Atas molornya seleksi Capim KPK, pihak KPK mengingatkan potensi terjadi kekosongan kepemimpinan. “Kondisi Ini akan berimplikasi pada hukum. Mohon perhatiannya, kalau mau ditunda-tunda, jangan sampai melewati 17 desember 2011,” ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11/2011).

Jika sampai batas akhir masa jabatan empat pimpinan saat ini, namun belum ada penggantinya, maka akan terjadi demisioner. Empat pimpinan itu tidak boleh lagi mengambil keputusan apapun karena Keputusan Presiden (Kepres) pengangkatan mereka hanya berlaku sampai 17 Desember 2011 mendatang. Meskipun masih ada Ketua KPK Busyro Muqoddas yang masa menjabat, tidak ada jaminan bahwa kepemimpinan seorang diri akan diterima, khususnya oleh DPR.

Johan berkaca pada pengalaman sebelumnya, dimana pimpinan KPK tinggal dua yaitu Mohamad Jasin dan Haryono Umar, karena Pimpinan KPK lainnya yaitu Antasari Azhar, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah sedang tersangkut perkara di Mabes Polri. “Tiga pimpinan aja dipersoalkan, apalagi cuma satu,” ungkapnya.

(GTR/BP)