MENINGKATKAN KUALITAS WARGA JAKARTA MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Posted on Desember 14, 2011

0


Anggota Komisi E F-PPP DPRD DKI Jakarta Belly Bilalussalam melakukan kunjungan resesnya di bilangan Kel. Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur pada Sabtu (10/12).

Pada kesempatan itu Belly menginformasikan perihal hak warga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan murah melalui program SKTM atau Gakin yang telah dijalankan Pemda DKI. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu warga dihimbau mengikuti prosedur yang telah ditentukan Pemda DKI.

Menurut Belly, SKTM dan Kartu Gakin yang ada di setiap Rumah Sakit milik PEMDA DKI JAKARTA  selalu siap sedia melayani  asalkan pengurusan administrasinya sesuai prosedur.  Rumah sakit PEMDA di DKI Jakarta yang siap melayani antara lain. RSUD Tarakan di Jakarta Pusat, RSUD KOJA di Jakarta Utara,RSUD Budih Asih dan Pasar Rebo di Jakarta Timur, RSUD  Cengkareng Jakarta Barat.  Khusus untuk  RSUD Jakarta Selatan bahkan direncanakan dikhususkan untuk pengguna fasilitas SKTM dan GAKIN bagi warga Jakarta yang kurang mampu secara ekonomi.

Sedangkan untuk Rumah Sakit nasional seperti RSCM, RS Jantung Harapan Kita dan RS Kanker Dharmais Pemda DKI Jakrta telah mengadakan kerjasama untuk kesejateraan kesehatan warga Jakarta.

Belly menghimbau agar masyarakat mau menggunakan haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah ini.

Pada bidang pendidikan, Politisi muda PPP ini menjelaskan bahwasanya meningkatnya kualitas pendidikkan untuk warga Jakarta terlebih dahulu harus dimulai dengan meningkatkan sistem-sistem pendidikkan dengan peningkatan guru-guru yang berkualitas . Dengan begitu mutu pendidikkan akan menjadi signifikan . Sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutu dan kualitasnya.

Belly Bilalussalam yang juga Ketua DPC PPP Jakarta Timur mengatakan, bahwa DPRD DKI Jakarta telah merumuskan  anggaran   pendidikkan  untuk warga Jakarta sekitar Rp. 7 triliun.  Bahkan Sudin Pendidikan Menengah Tinggi  Jakarta Timur telah mengalokasikan anggaran  rawan putus sekolah sekitar Rp  2 miliar rupiah.

Komisi E, kata Belly,  telah merumuskan program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Belly yang berada di Komisi E Fraksi PPP mengaku akan terus berjuang mengusulkan agar dilakukan penyelengaraan pendidikan murah melalui beberapa tahapan. Untuk tahapan pertama Belly mengatakan Komis E telah mengusulkan membebaskan uang pangkal/uang gedung  bagi siswa baru. Selanjutnya ke depan membebaskan iuran bulanan. “Insya Allah, pada kesempatan ke depan secara bertahap anggaran pendidikan DKI Jakarta mampu mengcover biaya pendidikan bagi warga kurang mampu,” ucap Belly.

(Sys/Leg)

Posted in: AKTIVITAS, SOSOK